ROHIL-RIAU, JAMBITERTIBBANGKIT.COM‎ Miris dan ironis. Begitulah kondisi yang menggambarkan keadaan SDN 040 Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Meski setiap tahun sekolah ini menerima puluhan juta rupiah dana BOS untuk komponen pemeliharaan sarana dan prasarana, kenyataannya kondisi fisik bangunan sekolah sangat memprihatinkan.

Plafon ruang kelas tampak jebol, daun jendela berantakan, kaca pecah, hingga pintu-pintu yang rusak berat. Lebih tragis lagi, sejumlah siswa bahkan nyaris tertimpa runtuhan plafon saat proses belajar-mengajar berlangsung. Keadaan ini jelas membahayakan keselamatan anak-anak yang seharusnya mendapat lingkungan belajar yang aman dan nyaman.‎

Hal inilah yang memantik reaksi keras dari Rudi Hartono Manurung, Ketua Tim Informasi dan Data DPD KPK Independen Kabupaten Rokan Hilir. Ia dengan tegas mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS yang seharusnya dimanfaatkan untuk perawatan fasilitas sekolah.

‎“Kami selaku lembaga swadaya masyarakat (LSM) KPK Independen yang selalu memantau dunia pendidikan, sangat miris melihat kondisi infrastruktur SDN 040 Rantau Bais. Di lapangan tampak jelas kaca jendela pecah, pintu jebol, bahkan sejumlah ruang kelas plafonnya rusak parah. Apa harus menunggu ada korban jiwa baru sekolah ini diperbaiki?” ujar Rudi dengan nada geram, Senin (20/10/2025)

Rudi mendesak Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk tidak tinggal diam. Ia menilai sudah saatnya lembaga pengawas daerah turun tangan melakukan audit mendalam terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut.

‎”Kami menduga kuat ada penyelewengan dalam penggunaan dana pemeliharaan sarana dan prasarana di SDN 040 Rantau Bais. Kami minta Inspektorat Rohil melaksanakan tugasnya dengan baik, bukan hanya duduk di balik meja, tapi turun langsung ke lapangan melakukan audit, survei, dan review terhadap sekolah-sekolah di daerah ini,” tegasnya.

Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat maupun Dinas Pendidikan. Menurutnya, jika pengawasan berjalan efektif, mustahil sekolah dengan alokasi dana puluhan juta rupiah setiap tahun bisa terlihat seperti bangunan yang nyaris roboh.‎

‎“Kalau pengawasan benar dilakukan, kondisi seperti ini tak akan terjadi. Ini bukti bahwa pengawasan itu lemah, atau malah ada pembiaran. Kami tidak ingin dunia pendidikan di Rohil dicoreng oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi dari dana BOS,” tambah Rudi dengan lantang.

Masyarakat setempat pun turut menyuarakan keprihatinan yang sama. Sejumlah orang tua murid mengaku khawatir setiap kali anak-anak mereka belajar di ruang kelas yang plafonnya rusak. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata, bukan sekadar janji di atas kertas.

Kini, bola panas berada di tangan Inspektorat Rokan Hilir dan Dinas Pendidikan. Publik menantikan langkah tegas: apakah benar-benar akan melakukan audit dan pemeriksaan, atau justru membiarkan dugaan penyimpangan ini menguap begitu saja.

Satu hal yang pasti, pendidikan yang layak tak akan pernah tercapai jika dana yang seharusnya untuk anak-anak justru dirawat oleh kantong pribadi oknum tertentu.

Pewarta: Adi Riswanto

0