TANJABBAR, janbitertibbangkit.com Mencuatnya isu terkait dugaan amburadulnya penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(P3K) di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat (TANJABBAR), provinsi Jambi. Menjadi perhatian khusus bagi ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Tertib Dan Bangkit Jambi. Pasalnya, didapati informasi bahwasanya terdapat beberapa sekolah yang membutuhkan/kekurangan tenaga pengajar namun tidak mendapatkan penambahan guru P3K. Sebaliknya, ada sekolah (SDN 171 -red.) yang belebihan tenaga pengajar malah mendapatkan penambahan guru P3K.

Hal ini tentu saja menjadi dilema bagi guru P3K yang di tempatkan pada sekolah dgn kapasitas guru disekolah yg sudah cukup, otomatis guru P3K tidak mendapatkan ruang kelas dan sudah pasti guru P3K tersebut tidak akan mendapatkan sertifikasi.

Dari informasi di atas, LSM Perkumpulan Tertib Dan Bangkit Jambi melayangkan surat DUMAS kepada Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan(Dikbud) kabupaten Tanjabbar guna meminta klarifikasi terkait isu yang beredar tersebut.

Dari hasil klarifikasi kadis Dikbud kepada ketua LSM perkumpulan tertib dan bangkit jambi pada Sabtu, 27 Juli 2024. Ketua LSM menyampaikan kepada awak media jambitertibbangkit.com

“Kemarin pak kadis menelpon saya, beliau menyampaikan bahwasanya. Pihak dinas tidak ada membuka penerimaan guru P3K di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 171. Tapi kepsek lah yang membukanya. Kurang lebih seperti itu penyampaian beliau kepada saya” ucap ketua LSM perkumpulan tertib dan bangkit jambi per via telepon (Minggu, 28 Juli 2024)

Dari keterangan di atas, muncul pertanyaan. Apa ia sekelas kepsek mampu membuka penerimaan penerimaan guru P3K tanpa ada persetujuan dari pihak dinas?

Guna memperjelas keterangan di atas. Awak media jambitertibbangkit.com mempertanyakan ke sejumlah pihak yang mengetahui tentang penempatan guru P3K termasuk kepsek SDN 171.

Salah seorang Narasumber yang namanya tidak ingin disebutkan dalam pemberitaan ini mengatakan.

“Jadi begini, terkait penerimaan/penempatan guru P3K itu memang berawal dari pengajuan Kepala sekolah dan harus disetujui oleh dinas. Tanpa ada persetujuan dari dinas, mana mungkin orang BKPSDM mau menempatkan nya di situ(SDN 171). Lagian dari data dapodik kan seharusnya pihak dinas sudah bisa mengetahui, mana sekolah yg membutuhkan/kekurangan tenaga pengajar dan mana yang tidak. Andai mereka (pihak dinas – red.) dalam bekerja bisa lebih jeli sedikit. Mungkin penempatan guru P3K tidak akan amburadul seperti sekarang ini”, ucap salah seorang Nara sumber.

Sangat disayangkan, hingga pemberitaan ini di terbitkan. Mansur yang dalam hal ini selaku kepsek SDN 171/V WKS TEBING TINGGI memilih bungkam ketimbang menjawab sejumlah pertanyaan yang dilayangkan melalui pesan singkat WhatsApp.

Pewarta : Adi

0